Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2021 diproyeksikan bakal naik. Proyeksi kenaikan tersebut berasal dari beberapa asumsi untuk masukan atas komponen BPIH. Meski demikian, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berupaya melakukan berbagai efisien untuk menutupi proyeksi kenaikan BPIH tersebut.
Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VIII DPR dengan BPKH, Selasa (6/4). Kepala BPKH, Anggito Abimanyu, menjelaskan pembahasan biaya haji 2021 dilakukan menyangkut skenario pembiayaan yang diperlukan, sesuai dengan penghitungan proyeksi kuota.
“Materi pembahasan masih bersifat exercise dan asumsi awal terhadap berbagai skenario perhajian 2021. Selain itu juga mempertimbangkan implikasi keuangan yang mungkin terjadi,” kata Anggito melalui keterangan resmi yang diterima kumparan, Selasa (6/4).
Dia juga menambahkan tidak dapat mengungkapkan proyeksi nominal BPIH 2021. Karena masukan-masukan dari BPKH tersebut, menurutnya masih akan dibahas lagi dalam rapat bersama antara Panja Komisi VIII DPR dengan Panja BPIH Kementerian Agama dan Badan Pelaksana BPKH.
Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko BPKH, Acep Riana Jayaprawira, mengungkapkan kenaikan biaya haji ini tidak serta-merta dibebankan kepada jemaah. Melainkan tercover dengan nilai manfaat valuta asing tahun 2020 sekitar Rp 1,7 juta per jemaah, dan nilai manfaat tahun berjalan sekitar Rp 7,46 juta per jemaah.
“Sekali lagi kenaikan BPIH ini tidak dibebankan kepada jemaah,” katanya.
Sementara itu salah satu kesimpulan yang disepakati Komisi VIII DPR dengan BPKH, adalah kenaikan BPIH sebisa mungkin dicover dari pengelolaan dana di BPKH.
“Kenaikan BPIH akan dicover oleh distribusi virtual account tahun 2020 dan nilai manfaat tahun berjalan,” demikian dikutip dari keterangan resmi yang ditandatangani Wakil Ketua Komisi VIII, Moekhlas Sidik, dan Kepala BPKH, Anggoto Abimanyu.
BPKH juga disebut bersedia melakukan investasi di bidang perhajian untuk efisiensi komponen BPIH, melalui kerja sama dengan penyedia jasa akomodasi, transportasi, dan penyediaan makanan siap saji. Setidaknya ada dua opsi yang bisa dilakukan untuk investasi tersebut.
Pertama, BPKH investasi di muka melalui kerja sama dengan penyedia jasa senilai kontrak Kementerian Agama dengan diskon yang menjadi nilai manfaat bagi BPKH.
Kedua, BPKH bekerja sama dengan penyedia jasa menawarkan harga yang kompetitif san selisih biaya dihitung sebagai efisiensi BPKH. Misalnya, dilakukan dengan pola pembayaran di muka, berbeda dengan pola pembayaran E-hajj yang dilakukan di belakang. Hal ini untuk memastikan mobilisasi dan persiapan dapat dilakukan sebaik-baiknya.